Jacky Manuputty di Istana: Suara Perdamaian atau Simpul Kepentingan?

Dokumentasi Pribadi:  Jacky Manuputty

Oleh: Rio Rocky Hermanus, S.Fil., M.,Th

Ada sesuatu yang menarik dari keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Di tengah komposisi 26 anggota Wantimpres yang datang dari berbagai latar belakang agama, profesi, dunia usaha, pemerintahan, politik, hukum, dan masyarakat sipil, nama Jacky membawa warna yang berbeda. Ia datang bukan terutama dari panggung kekuasaan, melainkan dari pengalaman panjang merawat perdamaian, keberagaman, dan kehidupan lintas iman.

Presiden Prabowo secara resmi mengangkat 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 pada Jumat, 2 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta. Dalam daftar tersebut, Jacky Manuputty tercatat sebagai anggota.

Namun ada satu catatan yang justru membuat pengangkatan ini semakin menarik untuk dibicarakan: Jacky tidak hadir dalam pelantikan.

Dari Maluku, membawa pengalaman perdamaian. Tetapi ada pertanyaan tentang keterwakilan. Ketidakhadiran yang meninggalkan tanda tanya. Menjaga agar perdamaian tidak menjadi aksesori politik

Jacky Manuputty bukan nama yang muncul secara tiba-tiba dalam percakapan kebangsaan. Sebagai pendeta Gereja Protestan Maluku dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) periode 2024–2029, ia selama ini berada dalam ruang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan isu kerukunan, kemanusiaan, kebebasan beragama, dan perdamaian. (https://www.metrotvnews.com)

Maluku sendiri memberi konteks penting terhadap perjalanan tersebut. Daerah yang pernah mengalami konflik komunal memiliki pengalaman pahit sekaligus berharga tentang bagaimana perdamaian harus dibangun bukan sekadar melalui slogan, tetapi melalui perjumpaan, rekonsiliasi dan kepercayaan.

Karena itu, Jacky dapat dilihat sebagai semacam orkestra perdamaian dari Maluku. Ia tidak bekerja dengan satu instrumen saja. Agama, masyarakat, kemanusiaan, rekonsiliasi dan kebangsaan menjadi bagian dari pengalaman yang membentuk cara pandangnya.

Dalam beberapa kesempatan terakhir, Jacky juga terus menyuarakan pentingnya gereja menjadi agen perdamaian dan memupuk kerukunan di tengah masyarakat pluralistik. Pada September 2026, misalnya, ia menekankan pentingnya lembaga agama mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. (PGI.OR.ID)

Pengalaman seperti inilah yang seharusnya menjadi modal ketika seseorang masuk ke ruang pertimbangan Presiden.

Justru karena pengalaman Jacky begitu kuat, pengangkatannya sebagai Wantimpres patut dibaca lebih dalam.

Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata apakah Jacky pantas atau tidak berada di sana. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa yang sebenarnya ingin dihadirkan Presiden melalui figur Jacky?

Apakah ia ditempatkan sebagai representasi suara gereja? Apakah sebagai representasi umat Kristen? Apakah sebagai tokoh perdamaian lintas iman? Ataukah karena pengalaman personalnya dalam membangun rekonsiliasi?

Pertanyaan ini penting karena seorang anggota Wantimpres pada dasarnya bukanlah delegasi organisasi. Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta. Dalam UU Nomor 64 Tahun 2024, Wantimpres RI juga ditegaskan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi tersebut. (Wantimpres RI)

Karena itu, istilah “keterwakilan” harus digunakan secara hati-hati. Jacky tidak otomatis menjadi wakil PGI di Istana, sebagaimana ia juga tidak otomatis menjadi wakil seluruh umat Kristen di Bangsa ini.

Di sinilah kritik konstruktif perlu diletakkan.

Jika yang hendak dihadirkan adalah suara perdamaian dan masyarakat sipil, sebenarnya tersedia banyak figur lain dengan pengalaman serupa. Mengapa harus Ketua Umum PGI yang sedang menjalankan mandat kepemimpinan gereja-gereja di Indonesia?

Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan Jacky. Sebaliknya, justru karena posisi Jacky penting, publik berhak mempertanyakan desain keterwakilan tersebut. Apakah negara membutuhkan Jacky sebagai pribadi, atau membutuhkan ruang yang selama ini ia representasikan?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bagaimana publik membaca pengangkatan ini.

Pertanyaan kedua bahkan lebih menarik: mengapa Jacky tidak hadir dalam pelantikan?

Dalam pelantikan 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026, sebanyak 24 orang hadir. Dua nama yang tidak hadir adalah Jacky Manuputty dan Ignasius Jonan. Ketua Wantimpres Pratikno menyatakan bahwa ketidakhadiran tersebut telah diatur oleh sekretariat dan menegaskan bahwa keduanya tetap tercantum dalam Keppres. Namun, alasan ketidakhadiran Jacky secara spesifik tidak disampaikan kepada publik dalam keterangan tersebut. (detiknews)

Di sinilah ruang pertanyaan publik seharusnya dibuka, bukan ruang spekulasi.

Ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pelantikan tentu dapat memiliki berbagai alasan. Tetapi karena ini menyangkut jabatan publik, penjelasan yang terang akan jauh lebih sehat daripada membiarkan ruang publik dipenuhi tafsir.

Apalagi Jacky masih dikenal sebagai Ketua Umum PGI. Maka publik wajar bertanya tentang bagaimana hubungan antara mandat pelayanan gerejawi dan tugas baru sebagai anggota Wantimpres akan dijalankan.

Bukan karena keduanya harus dipertentangkan, tetapi karena jabatan publik membutuhkan kejelasan tanggung jawab.

Pada akhirnya, pengangkatan Jacky seharusnya tidak berhenti pada kebanggaan bahwa seorang anak Maluku masuk ke lingkaran penasihat Presiden. Lebih jauh dari itu, publik perlu memastikan bahwa pengalaman perdamaian yang dibawa dari Maluku benar-benar hadir dalam proses pengambilan keputusan negara.

Sebab perdamaian tidak boleh hanya menjadi aksesori politik atau Sticky Note Religion.

Jika Jacky masuk ke Wantimpres dengan membawa pengalaman masyarakat yang pernah merasakan konflik, maka suara kelompok rentan, kebebasan beragama, rekonsiliasi dan keadilan sosial semestinya mendapatkan ruang dalam nasihat yang ia berikan.

Dan jika pada akhirnya ia harus memilih antara menjadi simbol keterwakilan dan menjadi suara yang kritis di dalam kekuasaan, harapannya sederhana: jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan membuat suara perdamaian kehilangan jarak kritisnya.

Kiprahnya di maluku kini telah memberikan Indonesia banyak pelajaran tentang arti hidup bersama. Kini, jika Jacky benar-benar menjadi bagian dari ruang pertimbangan Presiden, tantangannya adalah membawa pelajaran itu ke pusat kekuasaan tanpa kehilangan akar pengabdiannya.

Karena menjadi penasihat Presiden bukan sekadar soal duduk di dalam Istana. Ia adalah kesempatan untuk memastikan bahwa suara dari luar pusat kekuasaan tetap terdengar ketika keputusan-keputusan besar tentang bangsa sedang dibuat.

Dan mungkin, justru dari ketidakhadirannya pada hari pelantikan, publik sedang menunggu satu hal yang jauh lebih penting: penjelasan tentang bagaimana Jacky Manuputty akan hadir bukan hanya di Istana, tetapi dalam pergulatan nyata menjaga Indonesia tetap menjadi rumah bersama.