PP GMKI Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mempercepat proses Tambang Rakyat

Weldi Gasong (Ketua Bidang Organisasi PP GMKI 2025-2027)

Upaya mencapai Indonesia yang Adil dan Makmur terus dimasifkan di era Pemerintahan Presiden Prabowo. Salah satu upaya yang dimaksud adalah pengelolaan Sumber Daya Alam dengan hilirisasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Banyak pihak beranggapan pencanangan hilirisasi akan membawa dampak baik dalam upaya percepatan pembangunan nasional.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengubah nilai jual yang lebih tinggi, sebab Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah yang nilai pasarnya masih tergolong rendah. Selain itu, peluang terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat semakin besar.

Tercatat hingga Juni 2026 total realisasi investasi di sektor hilirisasi telah mencapai Rp300,1 triliun. Angka ini setara dengan 29,7% dari total investasi nasional periode tersebut yang menembus Rp1.010,6 triliun. Dengan serapan tenaga kerja hampir mencapai 1,5 juta yang tersebar diberbagai sektor.

Tetapi kebijakan tersebut yang berbasis investor asing dianggap belum mampu mencapai titik persoalan masyarakat ditengah permasalahan ekonomi yang kompleks, sebab nilai keuntungan masih tergolong rendah dan belum terdistribusi ke masyarakat secara baik dan condong hanya dinikmati oleh para pemodal.

Karena itu PP GMKI dalam mengamati kebijakan Presiden Prabowo tentang hilirisasi berbasis masyarakat melalui Koperasi dengan dikelolah langsung oleh masyarakat akan menambah daya hasil yang lebih baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan hanya sebagai pekerja tapi turut serta dalam pengelolaan.

Weldi Gasong sebagai Ketua Bidang Organisasi PP GMKI Masa Bakti 2025-2027 menyampaiakan "Bahwa tujuan dari pengelolaan tambang masyarakat secara mandiri dapat menciptakan lapangan kerja langsung dan meningkatkan pendapatan warga di sekitar lokasi tambang sehingga terjadi pemerataan hasil alam dan ini sejalan dengan komitmen bapak Presiden Prabowo yang akan melegalkan tambang yang dikelola langsung oleh rakyat melalui koperasi". Ungkap Weldi.

Semangat pembangunan nasional berbasis kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo dimana koperasi terjun terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam harus disambut secara positif.

Tetapi tidak sampai disitu kehadiran Negara juga sangat diharapkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyiapkan sumber daya manusia, dimana masyarakat dibina dan dibekali dalam pengelolaan tambang secara profesional. Diberi akses permodalan yang mudah serta perizinan yang mudah.

"Semangat ini harus didukung secara bersama. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil peran secara sentral, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, akses permodalan dan perizinan yang mudah". Tegas Welgi.