GMKI Cabang Makassar Soroti Antrean BBM hingga 500 Meter, Kelangkaan LPG dan Ketersediaan Air Bersih, Desak Pemerintah Pastikan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terpenuhi

 GMKI Cabang Makassar Soroti Antrean BBM hingga 500 Meter, Kelangkaan LPG dan Ketersediaan Air Bersih, Desak Pemerintah Pastikan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terpenuhi

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar menyoroti kondisi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar yang dipandang mencapai kurang lebih 500 meter. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam ketersediaan, distribusi, maupun pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

GMKI Cabang Makassar menilai antrean panjang BBM bukan sekadar persoalan teknis di lapangan. Kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pekerja, pelaku usaha, pengemudi transportasi, serta masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada ketersediaan BBM.

“Antrean yang mencapai ratusan meter harus menjadi alarm bagi pemerintah. Masyarakat tidak seharusnya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM yang merupakan kebutuhan dasar dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” demikian pernyataan BPC GMKI Makassar.

GMKI Cabang Makassar mendorong pemerintah bersama pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean panjang tersebut. Masyarakat berhak mengetahui apakah kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan stok, gangguan distribusi, peningkatan permintaan, maupun faktor lainnya.

Menurut BPC GMKI, transparansi informasi menjadi hal penting agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur dan tidak terjadi kepanikan yang justru dapat memperburuk kondisi di lapangan.

Selain persoalan BBM, GMKI Cabang Makassar juga menyoroti kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG), khususnya LPG 3 kilogram yang merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat, pelaku UMKM, pedagang kecil, dan rumah tangga. Kelangkaan LPG serta distribusi yang tidak merata berpotensi menambah beban masyarakat karena dapat menyebabkan kesulitan memperoleh LPG pada tingkat harga yang wajar.

GMKI meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan ketersediaan LPG di tingkat pangkalan maupun masyarakat serta melakukan pengawasan secara serius terhadap rantai distribusinya. Pemerintah juga perlu memastikan agar LPG bersubsidi benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan tidak terjadi praktik penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada persoalan berlapis. BBM sulit diperoleh, LPG langka, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Ini bukan lagi persoalan yang dapat dilihat secara parsial, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat,” tegas GMKI Cabang Makassar.

Di sisi lain, GMKI Cabang Makassar turut menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan utama yang menyangkut kesehatan, sanitasi, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah harus memastikan akses masyarakat terhadap air bersih tidak terganggu, terutama bagi wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

GMKI menilai persoalan air bersih harus mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan persoalan BBM dan LPG. Pemerintah perlu memastikan sistem penyediaan dan distribusi air bersih berjalan secara optimal serta memiliki langkah antisipasi ketika terjadi gangguan pasokan maupun peningkatan kebutuhan masyarakat. Kondisi sulitnya memperoleh sejumlah kebutuhan dasar tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap sistem pelayanan publik dan distribusi kebutuhan masyarakat di Kota Makassar. Pemerintah tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika persoalan telah menimbulkan keresahan, tetapi harus mampu melakukan langkah antisipatif dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Selain itu, GMKI Cabang Makassar meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG, khususnya komoditas bersubsidi. Pengawasan diperlukan untuk memastikan BBM dan LPG benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah adanya praktik penyelewengan, penimbunan, maupun distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

GMKI juga menilai bahwa penyelesaian persoalan kebutuhan dasar masyarakat tidak cukup hanya dengan menambah pasokan ketika kelangkaan dan antrean sudah terjadi. Pemerintah perlu membangun sistem distribusi yang lebih responsif, transparan, dan mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Makassar.

Karena itu, pemerintah diharapkan tidak melihat persoalan tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. BBM, LPG, dan air bersih merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, aktivitas ekonomi, kesehatan, dan ketahanan sosial masyarakat.

GMKI Cabang Makassar menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi social control terhadap kebijakan dan pelayanan publik pemerintah. Kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat serta dorongan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, responsif, dan berkeadilan.

GMKI Cabang Makassar mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan ketersediaan BBM dan LPG, kelancaran distribusi, transparansi informasi, pengawasan penyaluran barang bersubsidi, serta terjaminnya akses masyarakat terhadap air bersih di Kota Makassar.