Tindak Lanjut Aksi Cipayung Plus Sulbar, Sengketa Tanah SLB Lutang Majene Masuki Tahap Baru
Tindak Lanjut Aksi Cipayung Plus Sulbar, Sengketa Tanah SLB Lutang Majene Masuki Tahap Baru
Majene, 27 Juni 2026 — Upaya penyelesaian sengketa tanah Sekolah Luar Biasa (SLB) Lutang di Kabupaten Majene terus bergulir sebagai tindak lanjut dari aksi Cipayung Plus di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada 23 Juni 2026 yang menuntut penyelesaian kasus tersebut.
Pertemuan lanjutan yang dilaksanakan hari kamis 25 Juni 2026 menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan ahli waris, DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta Dinas Pendidikan. Forum ini menjadi ruang dialog awal dalam mencari titik temu atas sengketa yang tengah berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut, Cipayung Plus menyampaikan sikap tegas agar pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di SLB Lutang. Salah satu poin yang disampaikan adalah permintaan untuk dilakukan penyegelan yang terukur serta pembukaan akses kembali, sehingga aktivitas pendidikan tetap dapat berjalan di tengah situasi yang belum kondusif.
Salah satu perwakilan Cipayung Plus, Roni selaku Eks. BPC GMKI Majene, dalam forum tersebut menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab moral dan keprihatinan terhadap aspek pendidikan. Ia juga menekankan bahwa mahasiswa tidak berpihak kepada kelompok atau golongan manapun dalam sengketa ini. “Kami hadir secara independen, tidak memihak kepada pihak manapun. Sikap kami semata-mata untuk mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan, sehingga proses belajar mengajar dapat terjamin dan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan hak pendidikan para siswa tidak terganggu akibat konflik yang masih berlangsung. Cipayung Plus juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus mengedepankan prinsip keadilan tanpa mengorbankan kepentingan peserta didik.
Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa akan dilaksanakan pertemuan lanjutan antara pihak ahli waris dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene pada hari Senin mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi semua pihak.
Cipayung Plus menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa ini hingga tuntas, sekaligus memastikan bahwa hak pendidikan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
