DPRD Jangan Amboi! Forum K3 Makassar Desak Dewan Panggil Manajemen Hotel Pembangkang UU
DPRD Jangan Amboi! Forum K3 Makassar Desak Dewan Panggil Manajemen Hotel Pembangkang UU
MAKASSAR – Ruang sidang DPRD Kota Makassar didesak untuk tidak lagi sekadar menjadi tempat rapat kerja normatif yang mandul taring. Forum Pemerhati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kota Makassar secara resmi "melempar bola panas" ke gedung wakil rakyat, mendesak parlemen segera mengambil tindakan ekstrem terhadap gurita bisnis perhotelan yang secara terang-terangan membangkang terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Langkah ini diambil setelah Forum menilai Dinas Tenaga Kerja dan pihak eksekutif terlalu lembek dan "masuk angin" dalam mengawasi hotel-hotel di Makassar. Kini, DPRD ditantang untuk membuktikan fungsi pengawasannya: apakah mereka berdiri di samping buruh yang bertaruh nyawa, atau justru menjadi pelindung para kapitalis industri hospitality.
"Wakil Rakyat atau Wakil Pengusaha Hotel?"
Tudingan miring mulai dialamatkan kepada para legislator jika mereka tetap memilih diam melihat pelanggaran K3 yang masif di sektor perhotelan Makassar. Forum Pemerhati K3 menegaskan, hotel-hotel megah di kawasan Losari, Panakkukang, hingga megaproyek CPI diduga kuat menyembunyikan "bom waktu" berupa ancaman keselamatan kerja di area belakang (back of house).
Ada tiga poin krusial yang diposisikan Forum sebagai desakan utama kepada DPRD Kota Makassar:
Segera Terbitkan Rekomendasi Pansus / RDP: DPRD mendesak segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil paksa (subpoena) para General Manager hotel yang terindikasi melanggar, guna mempertanggungjawabkan sistem keselamatan kerja mereka yang bobrok.
Audit Investigatif Bersama: Menuntut Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) untuk turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) tanpa pemberitahuan bersama tim ahli K3 independen, bukan kunjungan kerja seremonial yang sudah dikondisikan oleh manajemen hotel.
Boikot dan Cabut Izin Usaha: Jika ditemukan hotel yang membandel dengan APAR kedaluwarsa, tanpa jalur evakuasi yang layak, dan mengeksploitasi pekerja tanpa jaminan keselamatan, DPRD harus merekomendasikan pencabutan izin operasional ke PTSP.
Retorika Eksploitasi di Balik Senyum Resepsionis
"Kita disuguhi pemandangan lobi hotel yang megah, lampu kristal yang berkilau, dan senyum manis pekerja hotel. Tapi di balik dinding dapur dan ruang mesin, para pekerja bertaruh nyawa dengan risiko tinggi tanpa APD dan proteksi kebakaran yang layak! Apakah DPRD Makassar akan terus menutup mata sampai ada darah pekerja yang tumpah di lantai hotel?" tukas perwakilan Forum K3 Makassar dengan nada tinggi saat memberikan keterangan.
Forum menilai, alasan "efisiensi anggaran" yang selalu didengungkan manajemen hotel pasca-pemulihan ekonomi adalah retorika busuk untuk memangkas hak keselamatan pekerja demi mempertebal kantong pemilik modal.
DPRD Makassar Ditantang Angkat Taring
Tekanan kini berada penuh di pundak para anggota dewan di Jalan Apelapolit (Jl. Letjen Hertasning). Publik Makassar menunggu, apakah DPRD memiliki keberanian politik untuk menyentuh para taipan bisnis perhotelan yang selama ini dikenal "kebal hukum" berkat kontribusi pajak daerah (PHR).
