Negara Menjamu Adikku Tapi Melupakan Ibuku: Kritik MBG dari Ujung Kolhua

Oleh: Rio Rocky Hermanus, S.Fil., M.Th

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menyengat Kota Kupang, "Beta punk mama" sudah sibuk di dapur. Bukan untuk memasak bagi kami sekeluarga, melainkan menyiapkan gorengan, membungkus nasi, dan menata minuman untuk dijual di kantin SMAN 11 Kupang. Selama 5 tahun, kantin adalah "negara kesejahteraan" versi keluarga kami. Dari sanalah uang jajan saya dulu berasal, hingga akhirnya saya bisa berkuliah dan kini menulis opini ini.

Namun, beberapa bulan terakhir, semangat ibu saya mulai luntur. Bukan karena ia lelah, melainkan karena dagangannya tak lagi laku. Penyebabnya adalah program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap hari, ribuan siswa di sekolah itu mendapatkan makanan gratis. Konsekuensinya, uang jajan yang biasanya dibelanjakan di kantin, kini disimpan sendiri atau habis untuk jajanan di luar. Pendapatan ibu saya dan para pedagang lain merosot tajam. Ada ironi di sini: di saat negara berhasil "menjamu" anak-anakku dengan protein dan sayur, secara tidak sengaja negara juga "melupakan" ibuku yang menggantungkan hidup dari ekonomi sirkular sekolah.

Sebagai anak seorang penjual kantin, saya ingin mengkritisi program ini. Bukan berarti saya anti terhadap gizi untuk anak-anak. Tentu saya ingin adik-adik di SMAN 11 tumbuh sehat. Namun, sebagai mahasiswa yang belajar tentang masyarakat, saya melihat ada persoalan struktural yang luput dari perhatian para perumus kebijakan. Program MBG, jika ditinjau dari perspektif sosiologi dan filsafat, menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu berjalan.

 "Solidaritas Organik" yang Terganggu

Emile Durkheim, seorang sosiolog klasik, memperkenalkan konsep solidaritas organik. Dalam masyarakat modern, kita saling bergantung seperti organ dalam tubuh. Jantung membutuhkan paru-paru, paru-paru membutuhkan darah. Begitu pula ekosistem sekolah: ada guru yang mengajar, ada petugas kebersihan, ada penjaga keamanan, dan ada penjual kantin. Kantin bukan sekadar tempat jual beli; ia adalah simpul sosial. Di kantin, interaksi antarsiswa terjadi, transaksi ekonomi berputar, dan bagi keluarga seperti saya, ia adalah sumber penghidupan.

Program MBG hadir layaknya transplantasi organ baru yang terlalu besar. Ia menggusur fungsi organ lama. Dengan pasokan makanan dari dapur umum (seringkali dikelola oleh pihak luar atau katering yang ditunjuk pemerintah), kantin kehilangan fungsi ekonominya. Para siswa tidak lagi menjadi konsumen di kantin karena kebutuhan perutnya sudah "digratiskan". Dalam bahasa sosiologi ekonomi, terjadi disrupsi pada pasar lokal.

Dampaknya bukan hanya pada pendapatan ibu saya. Rantai pasok lokal ikut terganggu. Biasanya, ibu saya membeli sayur dari tetangga, membeli minyak dari warung samping rumah. Uang berputar di lingkungan sekitar. Dalam program MBG, logistiknya cenderung terpusat. Mungkin lebih efisien secara administrasi, tetapi kurang efektif dalam meratakan kesejahteraan. Sosiologi mengajarkan kita tentang konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended consequences) dari sebuah kebijakan. Niatnya baik, tapi jalannya bisa melukai kelompok rentan seperti pedagang kecil yang tak masuk dalam hitungan statistik makro. 

Antara Keadilan dan Kedaulatan Pangan

Dari sudut pandang filsafat, kita bisa melihat program ini dengan lensa etika utilitarianisme versus deontologi, serta konsep "paternalisme negara".

Secara utilitarian, program ini mungkin dianggap berhasil jika jumlah anak yang terbebas dari malnutrisi lebih besar daripada jumlah pedagang yang merugi. Namun, etika tidak bisa sesederhana hitung-hitungan angka. Filsuf Immanuel Kant akan mengkritik pendekatan ini karena ia menggunakan manusia sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Para pedagang kantin diperlakukan sebagai "ongkos sosial" yang harus dibayar demi tercapainya target gizi nasional. Di sinilah letak kegagalan filosofisnya: pembangunan seharusnya bertujuan memanusiakan manusia, bukan menciptakan kelas korban baru.

Lebih dalam lagi, filsuf politik seperti Ivan Illich dalam bukunya "Tools for Conviviality" memperingatkan kita tentang bahaya monopoli radikal. Illich mengatakan, ketika sebuah layanan profesional (dalam hal ini layanan gizi negara) menjadi terlalu dominan, ia merusak kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sekolah dan orang tua secara perlahan kehilangan "kedaulatan pangan"-nya. Mereka tidak lagi punya pilihan untuk jajan di kantin atau membawa bekal; mereka "dipaksa" menerima satu menu yang sama dari negara. Padahal, kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat lokal—seperti ibu saya yang tahu persis selera anak-anak—adalah bentuk kearifan yang tak ternilai.

Di kantin SMAN 11 Kupang dulu, ada dialog. Anak boleh memilih: mau membeli nasi atau mi, mau minum es teh atau susu. Pilihan itu adalah bagian dari pendidikan konsumen sejak dini. Sekarang, dengan MBG, pilihan itu hilang. Semua seragam, semua sama. Bukankah pendidikan itu juga tentang belajar memilih? Filsafat pendidikan seharusnya mendorong keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman yang dipaksakan.

Negara Hadir, tapi Tak Menindas

Saya mengusulkan agar program MBG tidak menjadi program yang eksklusif dan tersentralisasi. Jika negara bisa hadir dengan "anggaran" untuk pemenuhan gizi, mengapa anggaran itu tidak dialirkan untuk memberdayakan ekonomi lokal?

1. Revitalisasi Kantin sebagai Mitra: Alih-alih mendatangkan katering dari luar, pemerintah bisa bekerjasama dengan kantin sekolah. Ibu saya dan rekan-rekannya bisa dilatih higienitas dan nutrisi. Uang MBG digunakan untuk membeli bahan baku dari mereka atau membayar jasa memasak mereka. Dengan begitu, anak tetap dapat gizi, dan ekonomi kantin tetap berputar. Ini adalah konsep "beri mereka kail, bukan ikan" yang sesungguhnya.

2. Desentralisasi Menu: Beri ruang bagi kearifan lokal. Di Kupang, anak-anak mungkin lebih suka jagung bose atau ikan kuah. Menu yang ditetapkan dari pusat (misal: nasi, ayam, sayur bayam) seringkali tidak sesuai selera lokal dan berpotensi banyak sisa makanan. Libatkan kantin dan orang tua dalam menyusun menu.

3. Dana Bergulir untuk Kantin: Sebagian dana MBG bisa dikelola sebagai dana bergulir atau koperasi untuk meningkatkan modal para pedagang kecil di lingkungan sekolah.

Program MBG adalah sebuah lompatan besar dalam kebijakan sosial. Namun, seorang negarawan yang bijak tidak hanya melihat angka kecukupan gizi, tetapi juga melihat dampaknya pada jaring pengaman sosial yang sudah ada. Jangan sampai program sebesar ini justru mematikan denyut nadi ekonomi warga kecil.

Saya ingin ibu saya tetap bangga berjualan di kantin. Saya ingin di pagi hari, ia tetap sibuk melayani siswa, bukan hanya termenung melihat dagangan yang basi. Karena sesungguhnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya pada seberapa kenyang perut anak-anaknya, tetapi juga pada seberapa adil negara itu memperlakukan semua warganya, termasuk para penjual kantin yang selama ini setia mengenyangkan generasi muda.