Jusuf Kalla, Bahasa Agama yang Terdistorsi, dan Ruang Publik yang Terfragmentasi

Oleh: Rio Rocky Hermanus, M.Th

Dalam pekan terakhir, publik dihebohkan oleh laporan polisi yang dilayangkan sejumlah organisasi kemasyarakatan terhadap tokoh senior bangsa, Jusuf Kalla. Sang mantan wakil presiden dinilai telah melakukan dugaan penistaan agama dalam sebuah ceramahnya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 lalu.

Polemik ini, tentu saja, bukanlah pertama kalinya ruang publik kita diguncang oleh tuduhan penistaan agama. Namun, ironisnya, kali ini yang menjadi 'sasaran' adalah seorang Jusuf Kalla, figur yang rekam jejaknya sebagai perekat bangsa tak perlu diragukan lagi. Ia adalah aktor kunci di balik meja perundingan damai Malino yang mengakhiri gejolak berdarah di Poso dan Ambon. Ia juga merupakan mediator yang namanya harum hingga ke forum-forum perdamaian dunia. Melaporkan Jusuf Kalla atas tuduhan penistaan agama, dengan segala kontroversinya, adalah sebuah gerakan yang berisiko mengoyak semangat rekonsiliasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Kasus ini bermula dari sebuah potongan pernyataan JK yang viral. Dalam cuplikan itu, ia menyebut bahwa dalam konflik Poso dan Ambon, "kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang... itu syahid". Reaksi keras pun muncul. Pelapor dari DPP GAMKI menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Kristen dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Namun, apakah kita telah kehilangan kemampuan untuk membaca sebuah pernyataan dalam konteksnya yang utuh?

Sosiolog agama Peter L. Berger dalam teorinya tentang konstruksi sosial realitas mengingatkan bahwa realitas tidaklah tunggal, melainkan dibangun secara kolektif melalui proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Yang terjadi di Poso dan Ambon, seperti diakui oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Jacky Manuputty, adalah sebuah distorsi wajah agama. Pada masa konflik itu, legitimasi keagamaan sering menjadi prasyarat sebelum kekerasan terjadi, sebuah fakta kelam yang tak bisa ditutupi. Apa yang diucapkan JK bukanlah sebuah tafsir teologis, melainkan sebuah penggambaran sosiologis atas realitas yang terdistorsi—sebuah fakta pahit bahwa demi legitimasi, identitas kolektif yang terancam kemudian membajak bahasa-bahasa sakral.

Maka, melabeli pernyataan JK sebagai "penistaan" adalah sebuah loncatan kesimpulan yang gegabah, karena telah mengabaikan fungsi bahasa dalam konteks sosialnya.

Dari perspektif filsafat komunikasi, filsuf Jürgen Habermas mengajarkan kita tentang idealitas ruang publik, di mana setiap individu dapat menggunakan akal budinya secara kritis. Namun, Habermas juga mengingatkan bahwa ruang publik yang sehat menjamin penggunaan bahasa agama selama diimbangi dengan sikap epistemik yang sadar akan keberadaan pandangan dunia lain. Yang terjadi saat ini adalah ruang publik yang terfragmentasi di mana potongan video yang kehilangan konteks dan narasi yang dipenggal menjadi alat pemicu konflik yang efektif. Sebuah dialog substantif tentang masa lalu yang kelam justru digantikan oleh gugatan hukum yang dipicu oleh kemarahan atas sebuah cuplikan.

Tentu, sentimen keagamaan adalah hal yang sangat personal. Mungkin ada yang terluka. Namun, seorang tokoh seperti M. Quraish Shihab mengingatkan kita tentang esensi toleransi. Bagi Quraish Shihab, toleransi bukanlah mengalah, melainkan sikap silih mengulurkan tangan dan membantu tanpa membedakan latar belakang. Toleransi adalah kebutuhan semua tokoh agama yang ingin terus belajar mengelola perbedaan. Jika toleransi hanya diartikan sebagai kenyamanan mutlak tanpa adanya keberanian untuk mendengar kebenaran sejarah yang pahit, maka itu bukanlah toleransi, melainkan sebuah ilusi.

Jusuf Kalla memang bukanlah seorang mullah atau pendeta. Ia adalah seorang negarawan yang berbicara dari pengalaman lapangan dalam membedah psikologi konflik. Rekam jejaknya sebagai tokoh perdamaian adalah sebuah aset bangsa yang tak ternilai. Maka, kita harus berhati-hati. Jangan biarkan api politik identitas membakar jembatan yang telah ia bangun.

Memolisikan Jusuf Kalla bukanlah jalan untuk memurnikan ajaran agama, melainkan langkah yang berisiko mempolitisasi seorang figur perdamaian. Ada yang lebih substansial untuk diperdebatkan: bagaimana caranya agar trauma kolektif masa lalu tidak terus dirawat? Bagaimana agar agama kembali pada wajahnya yang ramah, dan tidak lagi menjadi tawanan distorsi sosial?

Semoga akal sehat kita kembali pada panggung utamanya. Jangan biarkan ruang publik kita terus diracuni oleh kemarahan atas potongan-potongan narasi. (*)